PACITAN – Pajak rokok selama ini kerap dipahami hanya sebagai pungutan yang melekat pada produk hasil tembakau. Namun, keberadaannya memiliki fungsi yang lebih luas, termasuk mendukung pembiayaan pelayanan publik dan sektor kesehatan.
Rokok merupakan produk yang dikenai cukai oleh pemerintah pusat. Di luar cukai tersebut, pemerintah juga mengenakan pajak rokok yang menjadi salah satu jenis pajak provinsi.
Besaran pajak rokok ditentukan berdasarkan cukai rokok. Sebagai contoh, jika cukai rokok yang dikenakan sebesar Rp30.000, maka pajak rokok yang dipungut sebesar Rp3.000.
Pajak tersebut dikenakan terhadap berbagai jenis hasil tembakau yang dikenai cukai. Produk itu antara lain sigaret, cerutu, rokok daun, serta produk rokok dalam bentuk lainnya.
Dari sisi pelaku usaha, wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki NPPBKC. Sedangkan masyarakat yang mengonsumsi rokok berada dalam posisi sebagai subjek pajak.
Pemungutan pajak rokok dilakukan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat. Penerimaannya kemudian menjadi bagian dari mekanisme bagi hasil kepada pemerintah daerah.
Dana dari pajak rokok memiliki peran dalam mendukung penyediaan pelayanan publik. Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah kesehatan, mengingat konsumsi rokok juga berkaitan dengan berbagai dampak terhadap kesehatan masyarakat.
Karena itu, pajak rokok tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan. Kebijakan tersebut juga menjadi salah satu instrumen fiskal pemerintah untuk mengendalikan konsumsi produk tembakau.
Pengendalian konsumsi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih besar terhadap masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok usia muda.
Pada akhirnya, pajak rokok memiliki dua sisi. Di satu sisi menjadi bagian dari penerimaan pemerintah, sedangkan di sisi lain dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan penanganan dampak konsumsi rokok.
